PenerapanBudaya Politik Penerapan budaya politik dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai berikut Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimumBerikut ini akan dibahas tentang budaya politik partisipatif, budaya politik partisipan, budaya politik, pengertian budaya politik partisipatif, peran serta budaya politik partisipan, contoh perilaku budaya politik partisipan, penerapan budaya politik partisipan, contoh budaya politik partisipan. Pengertian Budaya Politik Partisipatif Partisipasi berarti ikut serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Budaya politik partisipatif adalah salah satu jenis budaya politik bangsa. Budaya politik partisipatif sebangun atau selaras dengan sistem politik demokrasi. Ciri-ciri warga yang berbudaya politik partisipatif, antara lain adalah sebagai berikut. Warga memiliki kesadaran untuk taat pada peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tanpa perasaan tertekan; Warga menyadari adanya kewenangan atau kekuasaan pemerintah; Warga memiliki kesadaran akan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya selaku warga negara; Warga memiliki pengetahuan dan kepekaan yang cukup terhadap masalah atau isu-isu mengenai kehidupan politik negaranya; dan Warga mampu dan berani memberi masukan, gagasan, tuntutan, kritik terhadap pemerintah. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertan warga dalam politik atau politik memengaruhi hidupnya. Ciri-ciri politik partisipatif adalah sebagai berikut. Kegiatan itu diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana putusan politik. Kegiatan yang berhasil efektif ataupun yang gagal memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Kegiatan itu merupakan kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku batiniah berupa sikap dan orientasi. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar konvensional dan tidak berupa kekerasan nonviolence seperti mengajukan petisi, mengikuti prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan, seperti demonstrasi, mogok, serangan bersenjata. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Kegiatan langsung berarti individu memengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan kegiatan tidak langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap mampu meyakinkan pemerintah. Partisipasi yang baik adalah partisipasi yang mendukung suksesnya usaha bersama. Kualifikasi partisipasi mendukung suksesnya usaha bersama. Kualifikasi partisipasi yang baik adalah positif, kreatif, realistis, kritis-korektif-konstruktif. Partisipasi positif merupakan partisipasi yang mendukung kelancaran usaha bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi kreatif adalah keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya mengikuti begitu saja suatu kegiatan yang direncanakan pihak lain, tidak hanya melaksanakan instruksi atasan, melainkan memikirkan sesuatu yang baru. Partisipasi realistis berarti keikutsertaan dengan memperhitungkan kenyataan baik kenyataan dalam masyarakat maupun kenyataan mengenai kemampuan pelaksana kegiatan, waktu yang tersedia, kesempatan, dan keterampilan para pelaksana. Partisipasi kritis-korektif-konstruktif berarti keterlibatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan dan memberikan alternatif yang lebih baik. Agar partisipasi itu dapat dilakukan dan berguna, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, antara lain adalah sebagai berikut. kesediaan untuk ikut memikul beban dan akibat kegiatan atau usaha bersama yang berupa tenaga, harta, dan bea, serta kesediaan untuk menikmati hasil kegiatan bersama itu; kemauan dan kemampuan untuk ambil bagian dalam salah satu atau beberapa tahap dalam proses kegiatan tertentu, dalam satu atau beberapa aspek tertentu; kemauan dan kemampuan untuk memahami seluk beluk usaha bersama yang sedang atau akan dilakukan. Menerapkan Budaya Politik Partisipatif Budaya politik partisipan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan demokrasi yang sehat. Beberapa sikap dan perbuatan yang demokratis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri sendiri dan kelompok, keras kepala, ekstrem, dan meremehkan orang lain. Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, dan tenggang rasa. Menurut S. Yudohusodo, untuk menerapkan budaya politik partisipatif ada empat hal yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Mengembangkan budaya mengajukan pendapat dan berargumentasi secara santun dalam semangat egalitarian. Mengembangkan budaya pengambilan putusan secara terbuka dan demokratis, serta mengembangkan sportivitas dalam berpolitik. Membiasakan proses rekrutmen kader secara transparan berdasarkan kualifikasi yang tolok ukurnya diketahui secara luas. Mengembangkan budaya keterbukaan. Warga negara dapat menampilkan budaya politiknya dalam wujud perilaku politik. Contoh perilaku politik warga negara yang merupakan perwujudan dari budaya politik partisipatif, antara lain adalah sebagai berikut. mengikuti pemilihan umum; mengikuti berbagai jajak pendapat; mengikuti rapat, musyawarah, dialog, debat publik dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah bersama; melaksanakan demokrasi secara damai, baik dalam bentuk penolakan maupun dukungan; memberi masukan, pendapatan, saran, dan kritik terhadap pemerintahan. Contoh Partisipasi Politik Dalam Pilpres 2009 Partisipasi politik selalu menjadi masalah setelah runtuhnya Orde Baru. Jika sebelumnya pada masa Orde Baru partisipasi politik masyarakat dimobilisasi oleh rezim penguasa, saat ini variabel partisipasi itu bisa dikatakan hanya tinggal kemauan masyarakat. Hal itu dapat kita lihat pada Pemilu 1999, saat semangat rakyat begitu tinggi sebagai salah satu bentuk selebrasi atas kemenangan rakyat dalam bergulirnya reformasi. Golput pada pemilu itu berjumlah hanya 10,40%. Namun, pada 2004 antusiasme masyarakat terhadap pemilu legislatif mengalami penurunan. Antusiasme masyarakat yang menurun tersebut pada gilirannya berdampak pada tingginya angka golput pada Pemilu 2004 ini. Dalam Pemilu 2004, angka golput menunjukkan hampir seperempat jumlah pemilih, yaitu 24,81%. Selama pemilu-pemilu di Indonesia, baru kali itu angka golput mengalami kenaikan 100% lebih. Pada pemilu-pemilu Orde Baru pun jumlah mereka yang golput paling tinggi hanya 9,61%, itu terjadi pada Pemilu 1982. Pada Pemilu Presiden 2004, dari sekitar 155 juta orang jumlah pemilih terdaftar, jumlah pemilih golput adalah 21,77% pada pemilu presiden putaran pertama dan 26,27% pada putaran kedua. Fenomena golput tersebut muncul juga dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada langsung. Menurut data Departemen Dalam Negeri, penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pilkada berkisar 65–75%. Bahkan, pilkada di sejumlah daerah, angka golput begitu tinggi. Angka itu bisa kita lihat pada Pilkada Kota Surabaya yang angka golputnya mencapai 48,32%. Pada Pilkada DKI Jakarta angka golput mencapai 39,2%, dan pada Pilkada Jawa Timur angka golput mencapai 40%. Pilpres 2009 Meskipun secara umum pelaksanaan pemilu legislatif pileg tahun ini berlangsung kondusif, antusiasme masyarakat untuk hadir di tempat-tempat pemungutan suara dapat dikatakan merosot drastis jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagian masyarakat perkotaan memilih berlibur. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Pemilu 1999 dan 2004. Sebanyak 29,1% pemilih pada pemilu legislatif, 9 April 2009, diketahui tidak menggunakan hak pilih golput. Dari jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, hanya orang yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian terdapat pemilih yang tidak ikut mencontreng. Sementara itu, jumlah suara sah sebanyak dan suara tidak sah sebanyak Banyaknya warga yang tidak menggunakan hak mereka dilatarbelakangi oleh persoalan teknis dan ideologis. 1 ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, 2 ada pemilih yang kecewa dengan desain fomat Pemilu yang tidak menghargai hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi, 3 ada pemilih yang protes terhadap kondisi politik yang ada dalam bentuk golput. Memang sudah menjadi polemik bahwa meningkatnya golput dalam Pileg 2009 ini disebabkan juga oleh minimnya sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU. Lembaga ini kurang aktif dan intensif dalam melakukan sosialisasi sehingga warga masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang pemilu. Bagaimana dengan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2009? Berdasarkan survei beberapa lembaga tampaknya antusiasme publik untuk ikut memilih dalam pilpres sangat tinggi. Antusiasme publik ini diiringi juga oleh tingkat keyakinan yang cukup tinggi terhadap calon yang akan dipilihnya. Antusiasme publik yang tercermin dalam survei tersebut berkorelasi dengan tingginya kesadaran masyarakat soal pentingnya pilpres untuk menentukan pemimpin mereka. Syukurlah halangan administratif yang muncul terkait dengan persoalan daftar pemilih tetap DPT yang amburadul setidaknya dapat diminimalisasi dengan peraturan yang membolehkan pemilih yang tak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor. Titik Krusial Partisipasi politik merupakan bentuk nyata dari konsep kedaulatan rakyat. Melalui partisipasi politik, rakyat ikut menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan dan menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan masyarakat. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Di negara-negara demokratis, banyaknya partisipasi menunjukkan suatu yang baik karena dengan demikian banyak warga negara yang memahami dan mengerti tentang politik serta mereka ikut dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik relatif yang rendah menunjukkan bahwa warga negara banyak yang tidak mengerti tentang politik dan mereka tidak mau terlibat dalam politik. Di negara-negara maju yang mapan demokrasinya, partisipasi politik dalam pemilu tampaknya tidak menjadi persoalan. Relatif rendahnya partisipasi politik tersebut tidak berpengaruh bagi legitimasi dan demokrasi. Namun, tidak demikian halnya dengan partisipasi politik di negara-negara yang baru menerapkan demokrasi. Hal tersebut akan menjadi titik krusial bagi legitimasi pemerintahan terpilih. Salah satu titik krusial dalam partisipasi politik adalah pemberian suara dalam pemilu. Indonesia, sebagai salah satu negara baru dalam berdemokrasi, setelah selama 32 tahun di bawah pemerintahan otoriter, kecenderungan semakin menurunnya partisipasi politik dalam pemilu menjadi kekhawatiran banyak kalangan. Seperti ditunjukkan di atas, dari pemilu ke pemilu pada masa reformasi ini tingkat partisipasi politik dalam memberikan suara cenderung terus turun. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab cenderung menurunnya partisipasi politik dalam pemilu tersebut, baik karena faktor politis maupun faktor administratif. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memberikan kesadaran pada masyarakat perlunya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di satu sisi, di sisi lain menjadi perhatian bersama bagi para elite politik tentang warning tersebut tingkat partisipasi yang rendah/golput. Rendahnya tingkat partisipasi bukan terletak pada masyarakat, tetapi bisa jadi didorong oleh faktor perilaku elite itu sendiri yang mengecewakan masyarakat. Dengan menjadi pemilih cerdas, mereka memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Dengan demikian, mereka bertanggung jawab bagi masa depan bangsa. Semoga. Lili Romli Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dengan perubahan seperlunya Sumber Perilakupolitik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Peran gen Z dalam Mewujudkan Society Berbasis Masyarakat MadaniGenerasi Gen Z adalah merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan tahun data sensus Penduduk Indonesia 2020 menunjukkan komposisi penduduk Indonesia yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z 27,94%.Hal tersebut mengartikan bahwa keberadaan Gen Z memainkan peran penting dalam masyarakat saat ini termasuk dalam konsep "Society dan "Masyarakat Madani". Peran aktif generasi muda dalam masyarakat madani penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Dengan keterlibatan mereka, energi, ide-ide kreatif , dan semangat untuk menciptakan perubahan. Generasi muda dapat menjadi kekuatan positif yang mendorong kemajuan sosial dan membangun masyarakat madani yang kuat. Sebelum lanjut pada topik pembahasan kita terlebih dahulu harus mengenal arti dari society dan masyarakat madani. Society Masyarakat adalah prinsip teknologi yang menitikberatkan pada teknologi super smart yang dapat diterapkan oleh ini berpusat pada kolaborasi antara teknologi dan masyarakat ,hal ini dapat membantu manusia dalam memenuhi perkembangan dan kebutuhan pokok pada manusia. Dalam society manusia juga harus mampu beradaptasi dalam perkembangan dan dapat meminimalisir teknologi super smart tersebut. Masyarakat Madani merupakan masyarakat yang dapat menghargai dan menerima perbedaan yang ada dilingkungan sekitarnya yang meliputi ras ,suku ,golongan,agama, budaya,warna kulit,kepercayaan dan lain ini juga mengutamakan kebersaman dalam bermusyawarah dan menerima pendapat antarsesama masyarakat sekitar serta juga berusaha menghindari konflik agar terwujudnya lingkungan yang aman ,nyaman dan damai. Society pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan jepang pada tahun 2016 dalam pertemuan G20 di tersebut menyusun Society sebagai visi strategis untuk masa depan negara mereka,namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kita terapkan di Negara kita Indonesia.Oleh karena itu Generasi Z dapat memainkan peran kunci dalam mewujudkan Society berbasis masyarakat madani di Indonesia . Berikut adalah beberapa peran Generasi Z dalam mewujudkan Society berbasis masyarakat madani 1. Generasi yang Produktif Generasi Z memiliki akses luas ke teknologi dan media sosial yang memungkinkan mereka untuk terhubung dan berkomunikasi dengan cepat. Mereka dapat menggunakan platform ini untuk menyebarkan kesadaran, menggalang dukungan, dan mengorganisir gerakan sosial yang dapat membantu mewujudkan nilai-nilai masyarakat madani dalam Society dan Saling Terkait Generasi Z terbiasa dengan kolaborasi dan koneksi global melalui teknologi. Mereka dapat menggunakan jaringan ini untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam masalah sosial yang kompleks dengan Generasi Z lainnya di seluruh dunia. Mereka juga dapat menggunakan keahlian teknologinya untuk mengembangkan platform dan alat yang memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi aktif dalam masyarakat3. Peningkatan Kesadaran Sosial Generasi Z sering dikenal dengan kesadaran sosialnya yang tinggi dan minat yang mendalam terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan, dan keadilan sosial. Mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang masalah sosial dan mendorong tindakan kolektif melalui kampanye sosial, aktivisme online, dan partisipasi dalam gerakan Pemaanfaatan Digital Generasi Z dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat sipil di Society dengan meningkatkan pendidikan dan literasi digital. Mereka dapat membantu membekali generasi yang lebih tua dengan keterampilan digital, mengurangi kesenjangan digital, dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses dan informasi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam Society 5. Keikutsertaan dan dalam Kegiatan Sosial Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan masyarakat. Anda dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kampanye lingkungan, program kemanusiaan, dan inisiatif lokal lainnya. Melalui partisipasi langsung, kaum muda dapat mengangkat suara mereka, menyajikan sudut pandang baru dan mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi Kreatif dan Berjiwa Kepemimpinan Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan. Mereka dapat mengambil peran utama dalam masyarakat sipil dengan mendorong pembangunan yang berfokus pada perubahan sosial yang positif. Selain itu, kaum muda seringkali memiliki ide dan kreativitas inovatif yang dapat digunakan untuk menciptakan solusi baru terhadap tantangan sosial yang kompleks Dengan demikian, generasi muda memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan Society yang berbasis masyarakat madani Melalui pemahaman teknologi, inovasi, partisipasi aktif, kesadaran sosial, dan generasi muda yang dapat membantu membangun masyarakat yang berkelanjutan, inklusif serta manusia kreatif dan inovatif di era Society Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Peranansosok pemuda-pemudi di era milenial yakni dengan memperteguh dan memperkuat penanaman nilai-nilai yang ada pada sila pancasila di dalam kehidupan sehari - hari yang sudah mulai pudar seiring berkembangnya zaman. Karena pada saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai yang terkandung dalam silaPeranSerta Budaya Politik Partisipan Budaya politik partisipan merupakan salah satu tipe budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat sebagai bagian dari politik dan diwujudkan dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik, seperti partai politik, pemilu dan lain-lain.
6ruM.